Fungsi LPSE  Jawa Barat : PolresGowa

Sejarah LPSE Jawa Barat, Tugas dan Fungsi Pokoknya

Pernahkah Anda menggunakan layanan LPSE Jawa Barat?   Seperti layanan serupa lainnya di Provinsi, lembaga ini melayani manajemen teknologi dan informasi. Hal ini untuk memudahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara elektronik.

LPSE sendiri merupakan singkatan dari Electronic Procurement Service. Dalam hal ini, Anda dapat menemukan petugas pengadaan di organisasi daninstansi  daerah  yang tidak memiliki LPSE secara elektronik. Selain memfasilitasi para petugas tersebut, juga melayani registrasi penyedia komoditas dan p ada di daerah setempat.

Sejarah  LPSE Jawa Barat

Beberapa peristiwa penting menjadi dasar berdirinya organisasi. Tertarik untuk mencari tahu? Benar sekali, pada tahun 2009, Pemprov Jabar rupanya memutuskan untuk melakukan perombakan atau perubahan Struktur Organisasi atau Tata Kelola SOTK di Provinsi Jawa Barat.

Beberapa perubahan yang telah dilakukan, salah satunya adalah pembentukan unit baru.  Inilah LPSE Jawa Barat.   Unit pengadaan baru sebenarnya merupakan gabungan dari Unit Layanan Pengadaan dan LPSE. Keputusan ini sebenarnya diambil sesuai dengan pengarahan Korsupgah dan Wakil Atal KPK.

Pada saat itu, pembentukan unit-unit tersebut juga disepakati. Terakhir, Pemprov Jabar telah resmi memiliki dan mengukuhkan unit LPSE tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pendirian LPSE di wilayah lignkungan setempat, tepatnya UU No. 112 Tahun 2018.

Pusat ini sekarang berada di bawah naungan Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Unit memiliki tugas penting dalam melaksanakan pencampuran pengadaan barang dan jasa. Ini dilakukan melalui layanankpenahbisan. Dalam hal ini, unit baru akan memberikan layanan bersama kepada seluruh masyarakat di lingkungan Pemprov Jabar.

Unit ini juga memiliki mitra yang hebat untuk mempermudah pekerjaannya. Beberapa mitra yang menyertainya antara lain LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mitra lainnya adalah INAPROC dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDiH Pemprov Jabar.

 Fungsi LPSE  Jawa Barat

Lalu, bagaimana dengan unit tugasnya? Unit ini memiliki beberapa tugas. Salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada perangkat regional. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga pelayanan administrasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Pengelolaan barang dan jasa meliputi pengendalian elektronik, advokasi kewenangan  provinsi  untuk, untuk mempertahankan dukungan sesuai dengan bidang tugasnya. Perlucutan senjata juga merupakan salah satu tugas utama mereka. Tak hanya itu,  unit LPSE Jabar  juga  harus  merumuskan kebijakan umum dan berkoordinasi secara administratif.

Jika dirinci lebih lanjut, unit-unit di kawasan ini memiliki  beberapa NGSI penting  diantaranya:

  1. Administrasi kantor perdagangan dalam jasa dan barang

Dalam hal ini, LPSE bertugas menyelenggarakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Staf harus melakukan ini sesuai dengan persyaratan kerja mereka.

  1. Mengorganisir pembuatan kebijakan umum

 LPSE  Provinsi Jawa Barat juga bertindak sebagai penyelenggara dalam hal koordinasi administrasi, pembinaan, pengawasan, pengambilan kebijakan umum, untuk mengelola di bidang pengadaan barang dan jasa.

  1. Gwerthusiad

Unit juga memiliki fungsi dalam melakukan evaluasi. Selain itu, hasil pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa yang tepat juga harus dilaporkan.

  1. Fungsi lainnya

Selain ketiga fungsi di atas, unit juga bertugas menjalankan fungsi. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang dimaksud di sini adalah melakukan fungsi-fungsi lain sesuai dengan fungsi dan tugas utamanya.

Pembentukan LPSE dalam hal ini merupakan bukti nyata dari pemerintah. Pemprov Jabar dalam hal ini sangat serius dalam memastikan tugas terintegrasi dengan baik. Dengan begitu, tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas tugas akan berjalan lancar tanpa ada hambatan.

Dasar Hukum Pendirian LPSE

Apa dasar pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat?   Padahal, unit pengadaan itu dibentuk sebaik-baiknya agar segala tugas dan kewajiban bisa terlaksana dengan penuh tanggung jawab. LPSE di setiap pemprov juga memiliki dasar hukum tersendiri.

Landasan hukum ter kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkannya. Ada yayasan pa yang memang menjadi dasar pendirian lembaga terpenting.  Inilah beberapa di antaranya:

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu fondasi yang membuat organisasi ini didirikan adalah agar kualitas SDM semakin ditingkatkan. Dengan organisasi ini, semuanya dapat dipermudah dengan cara elektronik. Oleh karena itu, manusia juga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan keterampilannya.

  1. Meningkatkan peran masyarakat

Dasar dari layanan LPSE Jawa Barat lainnya   adalah untuk membuat masyarakat memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan. Tidak hanya itu, media massa dalam hal ini juga sangat membutuhkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

  1. Pengembangan media teknologi

Di dunia secanggih sekarang, teknologi memang harus ditingkatkan. Keberadaan LPSE juga didasarkan pada perkembangan teknologi. Hal ini untuk mendukung pelestarian budaya demi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

  1. Menggunakan teknologi dengan lebih optimal

Teknologi harus digunakan seoptimal mungkin. Melakukan pekerjaan dengan teknologi yang matang dan tepat akan membuat segalanya menjadi sangat mudah. Ini adalah salah satu dasar berdirinya organisasi.

  1. Pemberdayaan teknologi

Dalam hal ini, pembentukan LPSE Provinsi Jawa Barat  juga dimaksudkan agar pemberdayaan teknologi lebih optimal. Jika teknologi lebih optimal diberdayakan, maka efektivitas hingga efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan akan tercapai dengan lebih mudah dan lancar.

2 Jenis yang terkait  dengan  LPSE

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, organisasi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Dua jenis yang terkait dengan organisasi tersebut adalah di bawah ini:

  1. Penyedia Layanan LPSE

Salah satu jenis LPSE adalah unit ini. Organisasi yang dimiliki oleh organisasi ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas bidang layanan konsumen. Ada juga kursi, area check-in dan registrasi, hingga area sosialisasi dan pelatihan.   Semuanya diatur  sebaik mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik

  1. Penyedia Sistem LPSE

Berbeda dengan penyedia layanan, organisasi dalam pengaturannya adalah masalah besar. Ini karena dia memiliki alamat situs web sendiri. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk mengelola database sendiri dan melakukan beberapa fungsi lainnya.

Misalnya, penyedia sistem akanmensosialisasikanpengadaan barang dan jasa, melakukan pelatihan, melay  dan kami, dan memvalidasi beberapa data. Data yang perlu diverifikasi biasanya dimulai dari akta, SIUP, KTP, hingga izin sesuai bidangnya masing-masing.

Manajemen server juga dilakukan oleh dua jenis di atas. Dalam hal ini, LPSE memang sangat diperlukan karena pengadaan barang secara elektronik jelas akan memudahkan semuanya. Tidak hanya itu, tetapi juga akan menjadi lebih transparan.

Pelaksanaan pekerjaan akan menjadi lebih mudah, akuntabel, dan optimalisasi dalam penyampaian belanja Negara akan lebih mudah dicapai. Semua dilaksanakan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh LPSE Jawa Barat.

Read More :